Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi tantangan yang diajukan oleh Ketua GRIB Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry tentang pembahasan mengenai masalah premanisme.
Baru-baru ini, ormas GRIB Jaya Jabar sedang mengkritisi niat Dedi Mulyadi untuk membentuk Satuan Tugas Anti-Premanisme.
Ormas GRIB Jaya Jabar merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi saat berpidato di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/3/2025), yang menyebut ormas hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.
Dalam rekaman yang beredar, Ketua GRIB Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry pun menantang Dedi Mulyadi untuk bertemu dan mendiskusikan hal tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sekarang ia sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk Jawa Barat.
Demi mengatakan bahwa dia tidak dapat memecahkan masalah individu secara bergantian.
"Penduduk Jawa Barat sangatlah besar. Kegiatan saya pada hari ini berfokus pada pelayanan kepada masyarakat," jelas Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (16/4/2025), sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com .
"Bila semua individu perlu diberikan layanan secara terpisah, maka tenaga kita akan habis hanya untuk mendengarkan mereka berbicara," jelasnya.
Politisi dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh warga dan memastikan kesejahteraan mereka.
"Tujuan kami adalah mengwujudkan impian dari rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun enggan ambil pusing atas berbagai tudingan di media sosial terkait kinerja dan kebijakannya.
"Kalau ada orang yang mengajak berbagai hal di media sosial, yang melayani-nya cukup netizen, enggak usah saya," katanya.
Pernyataan Ketua GRIB Jaya Jabar
Sebelumnya, mengenai pernyataan Dedi Mulyadi tentang premanisme yang membingungkan ini telah menciptakan kesalahpahaman sehingga merusak citra ormas di pandangan masyarakat umum. Gabryel Alexander Etwiorry menjadi saksi atas hal tersebut.
Sebab pernyatannya mengacu pada ormas dan LSM tersebutlah yang memicu respon dari GRIB Jaya Jabar.
Pernyataan Bapak (Dedi) tersebut menurut kami membingungkan, Pak.
"izin pak, saya ingin menyampaikan atas nama gubernur bahwa agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai laporan ini, kami perlu memperjelas hal tersebut. Yang akan ditindak adalah para individunya saja, bukan organisasi sebagai whole, karena kami bukan sekelompok orang tanpa aturan melainkan bagian dari keluarga besar ormas GRIB Jaya yang memiliki AD/ART serta status hukum." demikian ungkap Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabriyel Alexander dalam wawancara dengan Titik Temu Podcast pada tanggal 10 April 2025.
Terkait hal tersebut, organisasi masyarakat GRIB Jaya Jabar juga menginginkan keadilan dan menyampaikan sebuah tantangan kepada gubernur setempat.
Gabryel Alexander meminta agar Dedi Mulyadi juga membentuk Satgas Antipreman di birokrasi atau internal pemerintahan Jawa Barat.
Menurut Gabryel, gubernur tersebut juga perlu bersikap adil dalam mengatasi praktek kekerasan yang dilakukan oleh anggota pemerintahnya sendiri.
"Saya minta, jangan keluar dulu biar saya membersihkannya. Masuk ke dalam dahulu," katanya ketika sedang ngobrol di YouTube Titik Temu Podcast yang rilis tanggal 10 April 2025.
Apabila Dedi Mulyadi tidak mendirikan Satuan Tugas Anti-Premanisme di instansi itu, Gabriyel menyatakan bahwa mereka sendiri yang akan membuat Satgas guna memberantas preman yang berada di dalam tubuh pemerintahan.
Menurut dia, tindakan premanisme juga muncul di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Sebab di GRIB kita juga bakal bentuk tim khusus buat menghilangkan perilaku preman dalam sistem birokrasi. Iya, makanya tidak semua pejabat itu baik. Bupati, Gubernur, mereka tidak semuanya baik.
"Maka, mari kita tidak bersikap seperti halnya hari ini, karena para oknum pengganggu kekerasan tak hanya terjadi dalam organisasi massa, maaf. Apakah di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar tidak memiliki orang-orang semacam itu? Hanya saja mereka lebih bergengsi; para pemeras yang menggunakan dasi namun sama-sama kejam. Mereka menghisap dana milik rakyat," jelaskannya.
Pembentukan Satuan Tugas Anti-premanisme dalam birokrasi pun ditegaskan oleh Ketua GRIB Jabar ketika menghadiri pertemuan koordiansi daerah GRIB Jaya Jawa Barat yang berlangsung pada tanggal 11 April 2025 di Karawang.
"Bila pemerintah mendirikan tim tugas untuk memberantas premanisme, seperti satgas mafia preman ataupun sejenisnya, kami dari DPP dan DPD Grip Jaya pun akan membuat satgas preman birokrasi," katanya.
Gabryel menambahkan bahwa para anggota di GRIB tingkat kabupaten dan kecamatan akan diminta untuk bertindak apabila melihat adanya premanisme dalam birokasi.
"Bila kelak di propinsi atau kabupaten kota, sesama ketua DPC bertemu, dan ternyata ada oknum-oknum pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan curang, serta menemui adanya penyelewengan dalam pengaturan keuangan pemerintah daerah, kami akan menjadi barisan pertama untuk mengatasinya," tegasnya.
Inovasi Melawan Premanisme di Jawa Barat
Sekilanya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa ada 27 kota dan kabupaten di Jabar yang secara bersamaan mendirikan Satuan Tugas Penanggulangan Premanisme.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penyiapan tim khusus tersebut bertujuan untuk menghadapi situasi darurat dalam memerangi tindakan-tindakan premanisme yang merugikan masyarakat serta menghalang-halangi perkembangan ekonomi.
“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).
Dedi mengkritisi fenomena pungutan liar yang seringkali muncul di beragam bidang, mulai dari jalan raya sampai area industri.
"Di jalanan diajak minta, di pasar dipinta minta, di industri juga dimintai, kita perlu mengatur hal tersebut," ujarnya.
Dedi mengatakan bahwa area industrial merupakan salah satu daerah yang paling banyak dipengaruhi oleh tindakan kekerasan atau "premanisme", terlebih lagi melalui praktik pemerasan yang dialami baik oleh pengusaha maupun pekerja.
"Jika hal ini diabaikan, dapat mengurangi kemampuan Jawa Barat bersaing sebagai kiblat investasi nasional dan berimbas pada penghilangan lapangan kerja bagi warganya," ungkap pria yang pernah menjadi Bupati Purwakarta tersebut.
Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.
"Pastikan pelaksanaan hukum dilakukan secara adil, manusiawi, dan mengikuti peraturan tanpa ada diskriminasi," tegasnya.
Tim Penanggulangan Premanisme melibatkan beberapa pihak seperti Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Militer, Lembaga Ketatanegaraan dan HAM, Badan Intelijen Daerah, Satuan Pengamanan Kota, bersama dengan lembaga penunjang tambahan.
Mereka membagi tugas menjadi empat sektor: pencegahan dan komunikasi masyarakat, inteligen, penegakan hukum, serta rehabiliasi. Satuan tugas ini bukan sementara.
Mereka akan terus meneruskan pekerjaan mereka menggunakan sistem pemantauan, penilaian, dan laporannya secara berkala.
Pemerintah setempat telah mendirikan beberapa saluran pelaporan resmi yang bisa digunakan oleh publik untuk menginformasikan tentang perilaku premanisme.
(Rheina, Hilda Rubiah) (Kompas.com/Faih Rohman Syafei)
Baca berita lainnya di Google News .