Wakil Ketua MPR Percaya Pemerintah Tak Akan Lepas Kebijakan TKDN Meski Tarif Impor AS Naik

, Jakarta - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yakin bahwa pemerintah Indonesia tak akan mengurangi usaha untuk meningkatkan persentase komponen dalam negeri. TKDN ) buntut kebijakan tarif impor Amerika Serikat Presiden AS Donald Trump .

Eddy mengatakan bahwa kebijakan tariff tersebut sebenarnya memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkokoh industri dalam negeri.

"Menurut pandangan saya, kebijakan tariff yang dikeluarkan oleh Donald Trump akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan sektor manufaktur lokal sehingga dapat menghasilkanTKDN dengan mutu lebih baik serta biaya produksi yang efisien," ungkap Eddy melalui pernyataan tertulis pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025.

Eddy menyebutkan bahwa kebijakan TKDN harus diteruskan dan tidak boleh dikendorkan hanya untuk satu negara saja. Menurutnya, jika aturan tersebut dilembagkan, semua negara partner perdagangan akan menuntut perlakuan serupa.

Dia menyatakan bahwa kebijakan TKDN tak berarti sebagai bentuk proteksionisme, tetapi justru menggambarkan upaya pemerintah merancang strategi guna mendirikan sektor manufaktur lokal sehingga pasarnya di dalam negri terlindungi dari serbuan produk luar negeri.

"Instrumen kebijakan TKDN bertujuan menguatkan sektor manufaktur dalam negeri, tidak semata-mata sebagai benteng melawan arus perdagangan internasional," jelasnya.

Tetapi, jika aturan TKDN dianggap sebagai penghalangan oleh negara-negara partner, Eddy percaya bahwa regu diplomatik yang telah disusun pemerintah akan menyampaikan klarifikasi yang mendalam.

Dia yakin bahwa strategi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menangani kebijakan proteksionis Amerika Serikat akan semakin meningkatkan kedudukan Indonesia di panggung ekonomi dunia.

Meliputi kolaborasi bersama negara-negara ASEAN serta kelompok ekonomi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, juga termasuk organisasi OECD untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi.

"Strategi Presiden Prabowo untuk memperbesar jaringan kerja sama dengan negara-negara lain, meningkatkan kompetitifitas barang dan jasa dalam negeri, serta mengembangkan berbagai macam pasar luar negeri adalah langkah yang sesuai. Hal ini akan menjamin ketahanan perekonomian domestik meski terjadi pergantian pola perdagangan dunia," katanya.

Dia juga menyatakan bahwa tekanan terkait kebijakan tariff pemerintah Amerika Serikat tidak boleh menggangu prioritas dalam meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi di negeri ini.

"Kami mensupport janji Presiden Prabowo dalam mengakselerasikan hilirisasi sebagai langkah meningkatkan nilai tambah bagi hasil produksi mineral serta sumber daya alam di Indonesia," katanya.

Itu dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menghasilkan barang setengah jadi atau produk primer, tetapi juga dapat menciptakan barang-barang yang sudah siap pakai. Misalnya mulai dari baterai, sel surya, kawat tembaga, perabot rumah tangga berbahan dasar aluminium, dan sebagainya.

"Sementara untuk memenuhi permintaan lokal, produksi dari sektor manufaktur domestik juga harus ditingkatkan agar bisa bersaing di kancah internasional. Hal ini penting dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang akan datang berdasarkan pada investasi serta penjualan luar negeri," ungkapnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sebelumnya menyebutkan bahwa ada tiga tahap dalam strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi dan beradaptasi dengan gangguan global, termasuk dampak dari aturan bea masukan terbaru atas produk impor yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno mengungkapkan bahwa ketiganya terdiri dari: meningkatkan jaringan perdagangan nasional, memacu pemrosesan lebih lanjut dari sumber daya alam, serta memperkokoh kekebalan konsumsi lokal.

"Melalui peningkatan kerja sama perdagangan antarnegara, pengoptimalan kemampuan sumber daya alam, serta mendorong pertambahan konsumsi lokal, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia masih bisa berkembang walaupun berada dalam iklim global yang dipenuhi ketid Pastian," ungkap Noudhy pada pernyataan formal sebagaimana dilansir dari Antara , Kamis, 3 April 2025.

Eka Yudha Saputra turut serta dalam penulisan artikel ini.

Lebih baru Lebih lama