- KABUPATEN BEKASI – Penyumpulan dan penunjukan 9.051 Aparatur Sipil Negara berkontrak (P3A) telah dilaksanakan. PPPK ) dalam cakupan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah diselenggarakan pada hari Rabu, 26 Maret 2025.
Para pejabat yang diangkat adalah mereka para pegawai harian luar yang berhasil melewati proses penilaian. PPPK 2024 tahap 1 di Pemkab Bekasi.
Endin Samsudin, Kepala Biro Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi menyebutkan bahwa para Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bakal disampaikan sumpah dan janjinya berasal dari golongan fungsional pendidik, petugas kesehatan, serta staf teknikal.
Penunjukan ini menjadikan Kabupaten Bekasi menjadi entitas pemerintahan pertama di Jawa Barat yang menggelar upacara pelantikan P3K secara bersama-sama dan mencapai angka signifikan. Hal tersebut pun memperoleh apresiasi dari Biro Kepegawaian Negeri (BKN) karena berhasil mendorong perbaikan sistem birokrasinya dengan cepat.Ribu-an PPPK 2024 Tahap 1 Diwisuda Saat Ini, Syukur Alhamdulillah
Zudan Arif Fakhulloh dari BKN menyambut positif tindakan cepat dan besar Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelesaikan proses seleksi sampai dengan penunjukan PPPK.
Di luar menjadi yang tertinggi di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meraih prestasi sebagai tempat pertama di Jawa Barat yang melakukan pengangkatan masal skala besar sekaligus.
"Pengambilan sumpah PPPK dengan skala sebesar ini adalah hal baru di tanah air. Pemkab Bekasi menampilkan dedikasi luar biasa untuk mengoptimalkan kondisi kehidupan para pegawai tidak tetap dan secara bersamaan memperkokoh bidang layanan masyarakat," ujar Zudan di Cikarang, Rabu.
Kesuksesan Pemkab Bekasi ini memperoleh penghargaan dari BKN RI.Anggaran Upah dan Insentif TPP bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Tenaga Pengajar Kontrak PKR Tahun 2024 Sudah Disiapkan, Perhatikan Penjelasan Resmi dari Pejabat Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Sebagai tanda terima kasih, BKN menghargai secara istimewa Bupati Bekasi karena capaian tersebut.
Penganugerahan ini mencerminkan pengakuan terhadap kecepatan serta ketepatan Pemkab Bekasi dalam melaksanakan tugas reformasi birokrasinya. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang seharusnya diteladani oleh wilayah-wilayah lain,” ungkap Prof Zudan, sapaannya yang akrab.
Zudan menegaskan bahwa posisi yang diemban oleh seluruh pekerja datang dengan berbagai hak serta tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kerja.Perintah Baru dari Pejabat Utama BKN Tentang Pencapaian NIP untuk CPNS dan PPPK Tahun 2024
Selama periode kontrak antara satu sampai lima tahun, para pekerja akan ditinjau secara rutin guna menjamin performa terbaik mereka dalam melayani masyarakat.
"Perjanjian kerja ini bersifat jangka pendek, oleh karena itu seluruh PPPK perlu membuktikan performa yang prima serta kepatutan untuk memperbarui masa kontrak mereka," ungkap Prof Zudan.
Dia juga menggarisbawahi kebutuhan meningkatkan keterampilan untuk PPPK sehingga mereka bisa menyediakan layanan optimal pada publik.
"PPPK perlu terus memperbaiki kemampuan mereka supaya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan optimal. Pemda lewat dinas kepegawaian bertanggung jawab untuk senantiasa membantu dalam mengakselerasi pertumbuhan kapabilitas PPPK," jelasnya.
Beliau juga menekankan pentingnya memelihara etika birokrasi saat melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"PPPK merupakan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang dituntut untuk menghormati prinsip profesionalisme serta kode etik birokrasi pada semua bidang layanan masyarakat," jelasnya.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengumumkan bahwa penunjukan ini adalah tindakan penting yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan layanan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administratif.
"Komitmen ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh kita untuk meningkatkan nasib pegawai honorer serta menjamin layanan publik yang lebih berkualitas bagi warga Kabupaten Bekasi," ungkapnya.
Sebanyak 9.051 pegawai honorer dilantik sekaligus sebagai ASN-PPPK melalui upacara pengambilan sumpah atau janji pada posisi yang berasal dari kalangan guru, petugas kesehatan, serta staf teknikal. (KR-PRA/antara/jpnn)